Corning Diinvestigasi Karena Dugaan Monopoli
Corning yang dikenal sebagai produsen kaca pelindung Gorilla Glass menjadi target investigasi European Commision atas tuduhan melanggar peraturan anti-competitive dengan memberikan pernjanjian eksklusif terhadap para pelanggannya.
Selain membuat perjanjian dengan produsen ponsel, Corning juga diperkirakan membuat perjanjian dengan produsen kaca untuk tidak membeli produk dari kompetitor Corning.
“Komisi memiliki kekhawatiran bahwa Corning mungkin telah mendistorsi persaingan dengan menyimpulkan perjanjian pasokan eksklusif anti-persaingan dengan produsen ponsel… dan dengan perusahaan yang memproses kaca mentah,” Kata european Commision.
European Commision mengindikasikan adanya bukti menunjukkan Corning telah mewajibkan vendor smartphone dan produsen kaca untuk membeli semua kebutuhan kaca pelindung mereka. Sebagai imbalannya, Corning diduga akan memberikan diskon kepada produsen smartphone selama mereka mematuhi perjanjian eksklusivitas.
Dikutip dari PC Mag, Uni Eropa juga menduga adanya klausul dalam kontrak yang mengharuskan vendor smartphone untuk memberi tahu Corning tentang penawaran saingan yang mereka terima dari pemasok kaca lainnya. vendor smartphone hanya dapat menerima tawaran saingan jika Corning gagal mencocokkan harga.
“Kami prihatin bahwa perjanjian yang dibuat Corning dengan OEM dan finisher mungkin telah mengecualikan produsen kaca saingan dari segmen pasar yang besar, sehingga mengurangi pilihan pelanggan, menaikkan harga, dan menghambat inovasi yang merugikan konsumen di seluruh dunia,” tambah European Commision.
Dalam peranyataanya, Corning membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan telah mematuhi peraturan di tempat mereka menjalankan bisnisnya. Selain itu, Corning juga akan bersifat koperatif dengan European Commision untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Untuk saat ini European Commision belum memberikan kapan batas bagi Corning menyerahkan berkas untuk melindungi bisnisnya. Jika terbukti benar, Corning akan dijatuhi hukuman denda dan sanksi untuk mengakhiri perjanjian anti-competitive.